Bagaimana Bisa Perpaduan Kelas Online Dan Offline Gagal Di Indonesia Tapi Berhasil Di Eropa?

Bagaimana Bisa Perpaduan Kelas Online Dan Offline Gagal Di Indonesia Tapi Berhasil Di Eropa?

Penutupan sekolah di Indonesia serta aplikasi penataran berplatform online dampak endemi COVID-19 berakibat pada dekat 68 juta anak didik dari tingkatan Pembelajaran Anak Umur Dini (PAUD) sampai pembelajaran besar.

Salah satu dari mereka yang terdampak merupakan Hazel (16), seseorang anak didik Sekolah Menengah Atas.

“Kita menemukan lebih banyak profesi rumah dari modul pelajaran, jadi kita menghabiskan lebih banyak durasi buat mengerjakannya. Sering- kali kita tidur sampai larut malam sampai jam 11 malam buat mengejar batas waktu durasi”, narasi Hazel pada The Conversation Indonesia, baru-baru ini.

Memindahkan kategori dengan cara online pula memunculkan bobot bonus untuk guru sebab mereka wajib memakai teknologi dalam tata cara penataran mereka, suatu keahlian yang tidak dipunyai banyak orang.

Tantangan lain dari penataran online merupakan akses internet serta kesiapan siswa- orangtua yang terbatas, dan mutu guru yang kurang baik.

Jalinan Guru Indonesia (IGI) sudah menganjurkan aplikasi tata cara berlatih aduk ataupun blended learning tata cara penataran yang mencampurkan penataran online (jarak jauh) serta lihat wajah (di kategori) selaku usaha buat menghasilkan area penataran yang efisien di tengah endemi.

Tata cara berlatih aduk ini berawal dari aplikasi pembelajaran berplatform teknologi pada tahun 1960-an serta 1970-an.

Sistem ini menawarkan bimbingan berplatform web website, film yang ditayangkan dengan cara langsung, serta panggilan rapat yang bisa dipakai buat mensupport pembelajaran dengan pendekatan konvensional.

Beberapa negeri di Eropa, semacam Jerman, Norwegia, serta Denmark, telah mulai mengadopsi tata cara penataran kombinasi buat menolong melangsungkan kategori di tengah endemi. Dengan melaksanakan kategori dengan cara online serta offline, sekolah dapat berjalan dengan bagus sepanjang endemi.

Tata cara berlatih aduk bisa jadi sukses di Eropa, tetapi penerapannya di Indonesia sedang susah walaupun tata cara itu berpotensi buat mereformasi zona pembelajaran di negeri ini.

Tantangan

Negara- negara di Eropa melaksanakan penataran kombinasi dengan menghalangi jumlah anak didik dalam satu maksimum sebesar 10-15 anak didik serta melangsungkan penataran lihat wajah dengan online dengan cara bergantian.

Sepanjang penataran lihat wajah di kategori, anak didik bercokol di dalam kelompok- kelompok kecil. Durasi berlatih di kategori pula dipersingkat buat menjauhi peradangan COVID-19.

Sebagian beranggapan kalau pemakaian tata cara berlatih aduk sepanjang endemi bisa menghasilkan area berlatih yang efisien serta nyaman sebab modul sekolah yang di informasikan dengan cara online serta offline hendak mempercepat durasi berlatih.

Tetapi, aplikasi tata cara ini di Indonesia sedang mengalami banyak kendala- terutama menyangkut penataran online.

Suatu riset melaporkan kalau tata cara ini ialah tata cara penataran yang efisien bila anak didik serta guru mempunyai keahlian serta pengalaman dalam memakai teknologi.

Kesenjangan digital di Indonesia bawa tantangan buat tata cara penataran ini, sebab tata cara ini sedang tergantung pada penataran online.

Lismah (52), seseorang pengelola PAUD di Cirebon, telah berupaya buat mempraktikkan tata cara berlatih aduk sepanjang endemi ini. Beliau hadapi kesusahan dalam menyelenggarakan kategori dengan cara online sebab banyak orang berumur anak didik yang mempunyai pangkal energi teknologi yang terbatas.

“Anak didik diberi profesi rumah”, tutur Lismah. “Para guru menegaskan orang berumur mengenai profesi rumah ini lewat tim Whatsapp, tetapi kita siuman sebagian orang berumur tidak mempunyai handphone”.

Mempraktikkan tata cara berlatih aduk di Indonesia bawa bobot bonus untuk para guru sebab mereka diharapkan bisa memahami 2 tata cara membimbing, ialah dengan cara jarak jauh serta lihat wajah.

“Kita diharapkan dapat bertugas dengan lebih keras. Kita wajib menyiapkan aktivitas penataran bagus dengan cara online ataupun offline di kategori. Kegiatan- kegiatan itu wajib berbarengan supaya tidak silih menumpang bertumpukan dalam menggapai tujuan penataran”, tutur Aris (39), seseorang guru SMP dari Cirebon, pada The Conversation Indonesia.

Edi Subkhan, seseorang dosen teknologi pembelajaran serta kurikulum di Universitas Negara Semarang, Jawa Tengah, pula beranggapan kalau sekolah serta guru wajib terlebih dahulu mempunyai kapasitas khusus buat mempraktikkan tata cara penataran ini.

“Terdapat guru- guru yang sanggup mempraktikkan tata cara ini sebab mereka mempunyai keahlian buat melaksanakan bermacam teknologi, tetapi terdapat pula guru yang belum mengerti benar apa itu penataran online, apalagi penataran kombinasi”, ucapnya.

Kembali ke sekolah di tengah endemi, apalagi dalam atmosfer dengan tata cara berlatih aduk, bisa terasa menggelisahkan. Terlebih kala anak didik telah lama tidak melaksanakan penataran lihat wajah di kategori.

Zamzami Zainudin, seseorang periset dari University of Hong Kong, menarangkan tantangan buat menyesuikan anak didik kembali dengan penataran lihat wajah.

Tantangan lain terpaut melindungi kesehatan serta keamanan sepanjang aktivitas penataran di kategori. Dekat 20% orang Indonesia sedang tidak mengenakan masker dikala berjalan ke luar.

Indonesia mempunyai tingkatan kematian dampak COVID- 19 yang paling tinggi di Asia Tenggara dengan 7.417 kematian terbatas 31 Agustus. Indonesia pula menulis jumlah peradangan COVID-19 paling tinggi kedua di Asia Tenggara dengan 174.796 kasus- di balik Filipina yang mempunyai 220.819 permasalahan.

Kesempatan Yang Berkembang

Walaupun tata cara berlatih aduk terkini diaplikasikan oleh sebagian sekolah yang sudah melakukan percobaan coba, ada kesempatan buat mempraktikkan tata cara ini selaku bagian dari pembaruan pembelajaran Indonesia sepanjang endemi. https://107.152.46.170/

Aris beranggapan kalau aplikasi penataran kombinasi pada era endemi bisa tingkatkan keahlian guru buat melakukan penataran jarak jauh yang efisien, paling utama terpaut pemakaian teknologi.

“Senang ataupun tidak senang, guru dituntut buat inovatif dalam memakai teknologi data. Kita wajib memilah teknologi mana yang sesuai dengan aktivitas penataran, menekuni metode memakainya, setelah itu menilai gimana kita memakainya buat memandang kesesuaiannya dalam aktivitas penataran itu”, tutur Aris.

Edi mensupport buah pikiran ini. Bagi ia, tata cara berlatih aduk bisa jadi tahap dini mengarah sistem pembelajaran yang berplatform teknologi data serta komunikasi.

Mengenang keterbatasan prasarana, literasi digital, serta keselamatan ekonomi di Indonesia, meningkatkan sistem pembelajaran sejenis ini wajib dicoba dengan cara berangsur- angsur.

Mengatasi Dan Menghentikan Penyebaran Fobia Islam Di Eropa

Mengatasi Dan Menghentikan Penyebaran Fobia Islam Di Eropa

Sebagian riset membuktikan penyebaran fobia Islam (Islamophobia) ataupun rasa kekhawatiran ataupun dendam hendak seluruh perihal yang beraroma Islam di bermacam area Eropa dalam sebagian tahun terakhir. Di Inggris, jumlah kesalahan yang berkaitan dengan fobia Islam menggapai rekor paling tinggi pada 2017. Di semua area darat Eropa yang lain pula ditemui penemuan seragam mengenai perkembangan Islamophobia.

Dalam suatu cetak biru riset terkini yang melingkupi area Eropa terkini, aku serta kolaborator aku mengonsep berkas materi yang bisa dipakai buat melawan Islamophobia. Riset ini hendak merangkum bermacam tata cara terbaik yang kita amati sudah digunakan buat melawan fobia Islam di Eropa.

Dalam tiap dialog mengenai Islamphobia, terdapat arti Islamophobia yang membenarkan seluruh bentuk- bentuk Islamophobia, bagus yang berbentuk pembedaan dengan cara langsung serta wujud yang lain yang lebih lembut serta berwarna. Arti yang diterbitkan Parlemen Inggris mengenai mukmin Inggris pada November 2018 melaporkan “Islamophobia bersumber pada rasisme serta ialah tipe rasisme yang mematok mukmin ataupun keadaan yang berhubungan dengan mukmin”. Arti ini jadi titik dini yang bermanfaat.

Kita mengawali studi dengan mengecek gagasan Islamophobia yang sangat biasa yang tersebar di 8 negeri: Prancis, Belgia, Jerman, Inggris, Republik Ceko, Hongaria, Yunani serta Portugal. Walaupun bahasa serta retorika fobia Islam berlainan di tiap- tiap negeri, pada dasarnya seluruhnya menyangka orang mukmin, praktik- praktik Islam, serta situs- situs Islam semacam langgar ataupun pusat komunitas, dekat dengan kekerasan serta tidak cocok dengan pemikiran metode hidup orang Eropa. Selaku ilustrasi, di Prancis, menggunakan kerudung serta membuktikan bukti diri selaku seseorang Mukmin ditatap oleh sebagian orang berlawanan dengan nilai- nilai sekuler Perancis alhasil menghasilkan orang itu melawan adat Prancis.

Kita pula menciptakan banyak ilustrasi bagus dalam mencegah Islamophobia. Misalnya, cetak biru antaragama di Jerman yang menerangi kesesuaian adat antara Mukmin serta non- Muslim.

Seni pula dipakai dalam beberapa permasalahan di Belgia serta Inggris buat menantang gagasan Islamophobia. Novel bernama Tuffix yang terbuat oleh seseorang artis Jerman bernama Soufeina serta film ciptaan Inggris tahun 2017, Freesia, menerangi partisipasi pemeluk Islam dalam warga, serta permasalahan yang dialami banyak Mukmin selaku dampak dari Islamophobia.

Deskripsi Baru

Bersumber pada analisa kita, fitur kita menerangi sebagian strategi khusus yang dapat melawan Islamophobia. Sebab Islamophobia didasarkan pada buah pikiran kalau Mukmin mengecam metode hidup, nilai-nilai serta adat Eropa, salah satu metode menantang gagasan ini merupakan dengan menerangi banyaknya kedudukan tiap hari yang dicoba oleh mereka yang berkeyakinan Islam di dalam warga. Serta sebab kita menciptakan kalau anggapan fobia Islam kerap didasarkan pada buah pikiran kalau Islam serta Mukmin merupakan golongan yang seksis, hingga kita memakai cetak biru yang mengikhtiarkan wanita Mukmin, profesi serta suara mereka selaku salah satu metode buat memusnahkan prasangka- prasangka ini.

Wanita mukmin terserang akibat dari praktek Islamofobia dengan cara tidak sepadan. Mereka tidak cuma ditatap selaku bahaya untuk Barat, namun mereka pula ditafsirkan selaku korban dari aplikasi Islam yang dikira seksis. Gagasan yang silih bertolak balik ini wajib dibatalkan dengan deskripsi terkini, yang terbuat oleh wanita mukmin. Gagasan ini dapat dihidangkan lewat seni, alat, serta adat terkenal, buat melukiskan keanekaan kehidupan mereka.

Islamophobia butuh dicermati dengan betul buat memperhitungkan ruang lingkup serta watak dari kejadian ini. Deskripsi dan ilmu mantik yang salah yang dipakai buat melanda wajib dengan cara efisien didekonstruksi serta ditantang. Deskripsi data yang galat mengenai Islam serta Mukmin yang tersebar wajib dibongkar. Dibutuhkan reka ulang buah pikiran arus penting sekeliling Islam serta mukmin, yang lebih dekat dengan kenyataan agama serta praktiknya. Perihal ini berarti kalau buah pikiran berkuasa mengenai mukmin serta Islam yang ada dalam adat terkenal wajib memantulkan beraneka ragam pengalaman tiap hari mereka.

Seluruh ini bisa diringkas dengan pendekatan 4 tahap: awal mendeskripsikan, serta mengabadikan Islamophobia, berikutnya mendekonstruksi narasinya, serta setelah itu merekonstruksi deskripsi positif serta realistis terkini di dekat pemeluk Islam.

Pendekatan ini meninggalkan pendekatan anti Islamophobia yang reaktif, semacam metode pemeluk Islam kesekian kali menyumpahi serbuan teror serta berusaha merelaikan tindakan- tindakan sejenis itu dari Islam. Dalam melaksanakan perihal ini, kerap banget pendapat mereka tidak didengar serta justru beresiko memunculkan federasi antara mukmin serta kekerasan.

Tujuan penting perlawanan kepada Islamophobia merupakan menghasilkan warga yang seimbang untuk seluruh orang, yang menghormati serta mencegah kebangsaan para anggotanya.

Indonesia Membutuhkan Lembaga Untuk Perlindungan Data Pribadi Dan Harus Belajar dari Eropa

Indonesia Membutuhkan Lembaga Untuk Perlindungan Data Pribadi Dan Harus Belajar dari Eropa

Bulan Juli kemarin, Dewan Eropa (European Court of Justice) menyangkal perjanjian yang membolehkan industri teknologi melaksanakan memindahkan informasi individu dari server di Uni Eropa ke Amerika Sindikat (AS).

Permasalahan itu berasal dari petisi masyarakat Austria, Maximilian Schrems, yang menuntut Facebook serta Komisi Proteksi Informasi Individu Irlandia ke Dewan Eropa.

Facebook tadinya melaksanakan memindahkan bersumber pada perjanjian PrivacyShield yang membolehkan industri melaksanakan memindahkan informasi dampingi server (peladen).

Tetapi Maximilian dalam gugatannya melaporkan kalau standar proteksi informasi individu di AS lebih kecil dari Uni Eropa sebab ketentuan di AS membolehkan informasi diakses oleh intelijen tanpa terdapatnya pengawasan ataupun metode memadankan.

Tetapan ini tidak cuma berarti untuk Uni Eropa serta AS namun pula berarti untuk Indonesia yang tengah mangulas konsep Hukum (RUU) awal mengenai Proteksi Informasi Individu (RUU PDP) awal.

Tetapan Dewan Eropa menyiratkan perlunya badan pengawas bebas yang sediakan metode penanganan bentrokan serta penyembuhan hukum terpaut proteksi informasi individu.

Proteksi Informasi Di Uni Eropa

Internet memanglah sudah mengaitkan komunikasi serta memindahkan informasi rute batasan negeri dengan cara gampang.

Dikala kita memakai fitur Instagram, misalnya melihat IG Live seseorang selebriti Eropa, informasi individu kita hendak digabungkan oleh Instagram serta ditempatkan di sistem server Instagram.

Informasi individu ini bisa diolah buat menciptakan manfaat ataupun dimonetisasi, salah satunya dengan menghasilkan profil individu kita buat kebutuhan promosi.

Informasi individu kita yang digabungkan oleh industri teknologi, bisa ditransfer ke area negeri lain yang terletak di luar capaian hukum negeri asal konsumen.

Alhasil, informasi individu kita berpotensi buat disalahgunakan oleh pihak ketiga tanpa terdapatnya pengawasan yang kencang.

Sayangnya sampai saat ini tidak terdapat regulasi tingkatan garis besar yang menata standar proteksi informasi individu yang legal kepada semua negeri di bumi.

Bagi hukum global, dengan cara konvensional informasi individu konsumen hendak senantiasa angkat tangan pada ketentuan hukum tempat server itu terletak.

Dapat jadi, negeri tujuan pengiriman informasi individu kita itu mempunyai standar proteksi yang lebih lemas, atau apalagi tidak terdapat.

Sebab informasi masyarakat Uni Eropa tidak nyaman dikala terletak di AS, Maximilian menuntut kalau memindahkan informasi oleh Facebook Irlandia perusahaan subsider buat pasar Uni Eropa ke server Facebook di AS wajib dilindungi.

Penangkalan ini bersumber pada Determinasi Biasa Proteksi Informasi Uni Eropa (General Informasi Protection Regulation ataupun GDPR).

Bagi GDPR, memindahkan ke luar area Uni Eropa dimungkinkan apabila negeri tujuan memindahkan penuhi standar tingkatan proteksi yang sebanding (adequate tingkat of protection), mempunyai aplikasi penjagaan yang pantas (appropriate safeguards), ataupun bersumber pada akad global yang terbuat dengan Uni Eropa dengan negeri lain.

PrivacyShield merupakan akad yang menjembatani perbandingan standar hukum atas proteksi informasi individu antara AS serta UE.

Permasalahan ini menerangkan kembali apa yang diartikan dengan ‘tingkatan proteksi yang sebanding’ serta gimana negeri sasaran bisa penuhi proteksi yang sebanding itu.

Bagi Dewan Eropa, memindahkan informasi bersumber pada determinasi GDPR meminta negeri sasaran tujuan mempunyai kerangka hukum yang menjamin terdapatnya usaha penyembuhan lewat hukum yang efisien (effective sah remedies).

Lebih lanjut, bagi dewan itu, metode yang terdapat di AS tidak mempunyai tingkatan proteksi yang sebanding dengan di Eropa.

Alhasil, dewan itu menerangkan kalau butuh terdapatnya badan pengawas bebas yang sediakan metode penanganan bentrokan serta penyembuhan hukum untuk poin informasi di negeri sasaran, saat sebelum memindahkan informasi individu ke negeri tujuan itu dibolehkan.

GDPR memercayakan tiap-tiap negeri badan Uni Eropa buat membuat badan pengawas bebas.

Di tingkatan regional, European Informasi Protection Bos berhak buat memantau kontrol informasi oleh lembaga-lembaga di dasar Uni Eropa selaku badan supranasional.

Kehadiran badan pengawas merupakan keniscayaan dalam arsitektur proteksi informasi individu versi Uni Eropa.

Badan Bebas Dalam RUU PDP

Menariknya, determinasi pemisahan memindahkan informasi rute batasan negeri yang seragam dengan GDPR pula diadopsi dalam RUU PDP yang tengah diulas.

Determinasi ini jadi ketentuan kunci buat mengamankan informasi masyarakat negeri Indonesia yang hendak dikirim ke server yang terletak di luar area Indonesia.

Lapisan RUU PDP Indonesia amat dipengaruhi oleh GDPR; dapat dikatakan RUU PDP merupakan wujud menyesuaikan diri hukum Uni Eropa ke Indonesia.

GDPR tidak cuma mencegah subyek informasi dari penyalahgunaan informasi individu oleh korporasi ataupun perseorangan, namun pula penyalahgunaan informasi individu oleh daulat khalayak.

Kenyataannya, kebocoran informasi oleh badan khalayak Indonesia sudah terjalin. Dini tahun ini, jutaan informasi masyarakat negeri Indonesia dalam Catatan Pemilih Senantiasa Penentuan Biasa 2014 yang diatur Komisi Penentuan Biasa bocor di internet.

Oleh sebab itu, memanglah selayaknya badan pengawasan diserahkan posisi yang bebas.

Sayangnya, dalam coret-coretan RUU PDP terakhir, tidak terdapat determinasi badan pengawas bebas.

Dalam coret-coretan itu, wewenang pengawasan diserahkan pada Departemen Komunikasi serta Informatika (Kominfo) selaku departemen sektoral.

Kita pasti menanya apakah ke depannya Kominfo bisa legal bebas apabila ada bentrokan ataupun keluhkesah dari owner informasi atas aksi pengaturan informasi oleh badan khalayak lain?

Nilai berarti dari tetapan Dewan Eropa merupakan butuh terdapat metode proteksi hukum serta penyembuhan hukum yang efisien dari aksi daulat khalayak yang sekehendak hati.

Tetapi, dalam ulasan RUU PDP, badan Badan Perwakilan Orang (DPR) menyangkal usulan kehadiran badan pengawas bebas dengan alibi supaya birokrasi lebih simpel serta mengirit perhitungan negeri. Bagi aku, khasiat badan itu hendak jauh lebih besar dari biayanya.

Apabila sehabis disahkan hukum itu tidak menata badan pengawas bebas, hingga itu hendak mudarat nama baik Indonesia perekonomian digital garis besar.

Tanpa terdapatnya badan pengawas bebas, bumi bisa memandang kalau kerangka hukum proteksi informasi individu Indonesia tidak penuhi proteksi yang sebanding.